UAS Take Home Test Politik


Tidak ada Negara dan bangsa dapat berdiri kokoh tanpa suatu “GRUNDNORM”/ nilai dasar

 

1.1            Ideologi Pancasila dari sisi Filsafat

Definisi Ideologi

Dalam menjawab hal ini, terlebih dahulu kita perlu menyamakan definisi kita mengenai ideologi dan filsafat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian ideologi adalah

kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

Sedangkan dalam beberapa sumber lain, terdapat berbagai definisi mengenai ideologi, yaitu:

  • Ideologi biasanya dimaknai sebagai sebuah doktrin yang bersifat preskriptif yang tidak didukung oleh argumentasi rasional, [D.D. Raphael, “Problems of Political Philosophy,” 1970]
  • Sebuah sistem kepercayaan atau teori yang biasanya bersifat politis, yang dipegang oleh seseorang atau kelompok. kapitalisme, komunisme, dan sosialisme biasanya disebut sebagai ideologi (The American Heritage® New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition)
  • Sebuah kerangka konsep yang sistematis khususnya mengenai kehidupan atau kebudayaan manusia (Merriam-Webster’s Medical Dictionary, © 2002 Merriam-Webster, Inc.)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kita dapat menyimpulkan, bahwa ideologi sendiri memiliki definisi yang beragam. Ada yang menganggap bahwa ideologi bersifat politis dan oleh karenanya merupakan hasil dari buah akal manusia. Namun dalam definisi lain ditegaskan pula, bahwa ideologi itu sistem kepercayaan/ teori yang bersifat perspektif dan bisa jadi tidak didukung oleh argumentasi rasional.

Mengapa penting bagi kita untuk mendefinisikan istilah ideologi itu sendiri? Karena perbedaan definisi akan menyebabkan perbedaan dalam segala hal, hingga tataran implementasi.

Oleh karenanya pada batas ini, kita akan mencoba menarik benang merah persamaan, dengan mengakomodasi beberapa hal yang menjadi perbedaan. Sehingga ideologi dapat kita sepakati (dari berbagai sumber) antara lain:

v  Ideologi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sekumpulan nilai

v  Ideologi dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup

v  Ideologi haruslah bersifat sistematis dan komperhensif

v  Terdapat perbedaan pendapat mengenai asal dari ideologi. Ada yang menganggap bahwa ideologi adalah berasal dari kata “ide”: yang berarti merupakan buah akal manusia. Namun ada pula yang menganggap bahwa ideologi (karena disepakati sebagai sekumpulan nilai yang menjadi arah kelangsungan hidup), bisa berasal dari mana saja, misalnya agama, budaya, dan kepercayaan.

Definisi Filsafat

Filsafat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai:

anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; atau berarti juga pandangan hidup

dalam berbagai referensi lain, dinyatakan bahwa filsafat berarti:

  • Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda). [Aristoteles]
  • Ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu [Drs H. Hasbullah Bakry]

Dalam hal ini, untuk menyederhanakan definisi mengenai filsafat (karena sangat luasnya pendefinisian dari berbagai sumber), kita akan mengambil definisi filsafat sesuai KBBI di atas, yaitu ‘anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; atau berarti juga pandangan hidup’


Pancasila dari Sisi Filsafat

Pancasila sendiri disepakati sebagai sebuah ideologi bagi rakyat Indonesia. ideologi bersama ini penting untuk menjadi landasan Negara, minimal dalam 4 hal, yaitu:

  1. Landasan etimologis
  2. Landasan historis
  3. Landasan yuridis
  4. Landasan cultural

Jika dibedakan filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis, filsafast Pancasila digolongkan dalam arti praktis. Ini berarti bahwa filsafat Pancasila di dalam mengadakan pemikiran yang sedalam-dalamnya, tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tidak sekedar untuk memenuhi hasrat ingin tahu dari manusia yang tidak habis-habisnya, tetapi juga dan terutama hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari (pandangan hidup, filsafat hidup, way of the life, Weltanschaung dan sebgainya); agar hidupnya dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya filsafat Pancasila mengukur adanya kebenaran yang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat sebagai berikut:

  1. Kebenaran indra (pengetahuan biasa);
  2. Kebenaran ilmiah (ilmu-ilmu pengetahuan);
  3. Kebenaran filosofis (filsafat);
  4. Kebenaran religius (religi)

Kalau dibedakan antara filsafat yang religius dan non-religius, maka filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius. Ini berarti dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) dan sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia, termasuk kemampuan berpikirnya.

Berdasarkan penjabaran di atas, kita dapat saja menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan buah dari filsafat, yang mencoba mengejawantahkannya dalam sebuah ideologi, yang diharapkan mampu berperan sebagai koridor dan panduan hidup berbangsa dan bernegara. Perumusan pancasila sendiri menggunakan pendekatan filsafat praktis, yang didasarkan pada sebuah tujuan, yaitu menghasilkan sebuah consensus dari berbagai nilai yang dianggap relevan bagi rakyat Indonesia. itulah mengapa perumusan pancasila dari sisi filsafat dapat dianggap rasional.

Jika kita tinjau secara khusus terhadap kasus yang berkembang di Indonesia saat ini, mengenai “kebenaran” terorisme, tentu saja perlu diperdalam mengenai definisi dan dasar dari terorisme itu sendiri. Kita juga harus cukup kritis dalam menerima berbagai kemungkinan dan konspirasi tentang terorisme. Maksudnya, terorisme mungkin saja muncul dari pemahaman dan keyakinan yang keliru tentang sesuatu, atau bisa jadi merupakan upaya konspirasi dari berbagai pihak yang hendak mendiskreditkan pihak lain dengan melabeli terorisme kepada suatu pihak/ golongan.

Oleh karenanya, dalam sudut pandang filsafat, “kebenaran” terorisme tidak dapat diterima sebagai sebuah nilai yang terangkum dalam ideologi pancasila sebelum dielaborasikan dengan nilai-nilai lain yang bisa jadi bertentangan.

Namun dalam tulisan ini, saya ingin menegaskan bahwa pelabelan dan pembenaran terorisme atas nama agama dan keyakinan ketuhanan merupakan hal yang keliru. Karena dengan definisi umum terorisme yang membawa kerugian dan kemudharatan, tidaklah sesuai dengan nilai-nilai agama dan ketuhanan. Jikapun ada yang mencoba melabeli terorisme kepada suatu pihak tertentu, saya sangat tidak sepakat, dan bisa jadi, merupakan upaya pendiskreditan terhadap pihak tersebut, dan itu merupakan sesuatu yang sangat tidak layak dilakukan.

1.2 Agama sebagai Sebuah Ideologi

Untuk menjawab hal ini, apakah agama dapat dikategorikan sebagai sebuah ideologi atau tidak, seperti halnya liberalism, komunisme, pancasila, dan lain sebagainya, kita perlu meninjau ulang kesimpulan kita mengenai definisi ideologi yang sudah kita rumuskan di bab 1.1 sebeelumnya, yaitu:

  1. Ideologi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sekumpulan nilai
  2. Ideologi dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup
  3. Ideologi haruslah bersifat sistematis dan komperhensif
  4. Terdapat perbedaan pendapat mengenai asal dari ideologi. Ada yang menganggap bahwa ideologi adalah berasal dari kata “ide”: yang berarti merupakan buah akal manusia. Namun ada pula yang menganggap bahwa ideologi (karena disepakati sebagai sekumpulan nilai yang menjadi arah kelangsungan hidup), bisa berasal dari mana saja, misalnya agama, budaya, dan kepercayaan.

Pada poin a, b, dan c, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Agama dapat dijadikan landasan bagi sebuah Ideologi. Untuk menegaskannya, saya akan menjelaskan salah satu agama yang saya pahami dan saya percayai, yaitu Islam.

Namun, sekali lagi kita akan terbentur pada definisi. Dalam kegiatan belajar mengajar di ruang kuliah, pengajar menegaskan bahwa agama tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah ideologi. Menurut saya, itu juga sah-sah saja, jika kita memang mendefinisikan ideologi sebagai suatu sistem yang terbatas dihasilkan dari akal pikiran manusia. Dengan definisi semacam ini, agama memang tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah ideologi.

Jika kita termasuk yang mendefinisikan ideologi sebagai suatu sistem yang terdiri dari kumpulan nilai, yang bisa berasal dari mana saja, termasuk wahyu yang diberikan oleh Tuhan, maka hasil akhirnya pun akan berbeda. Misalnya saja Islam sebagai sebuah agama, tidak hanya berbicara tentang keyakinan kepada Tuhan. Tidak hanya berbicara tentang tata cara ibadah ritual kepada Tuhan. Tetapi, salah satu karakteristik islam adalah syumuul (lengkap dan menyeluruh) . oleh karenanya, dengan pemahaman islam yang benar, kita harus memandang islam sebagai agama yang mengatur seluruh dimensi kehidupan, baik hubungan vertical dengan Tuhan maupun hubungan horizontal dengan sesame manusia dan alam semesta. Islam juga mengatur seluruh sistem kehidupan, baik tata cara ibadah dan moral, maupun sistem pemerintahan, kenegaraan, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya.

Melalui sudut pandang di atas, dan kembali kepada salah satu definisi ideologi (menurut KBBI) yang berbunyi:

kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

Maka sangat masuk akal jika agama (dalam hal ini islam) dapat dikategorikan juga sebagai suatu agama yang dapat dijadikan sebuah ideologi, baik bagi individu maupun kelompok bahkan negara.

2. Persamaan-perbedaan Ideologi Liberalisme dan Komunisme serta hubungannya dengan Pancasila

Ideologi Liberalisme

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas.

Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik (LifeLiberty and Property). Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tadi:

  • Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being). Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politiksosialekonomi dan kebudayaan. Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi.
  • Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan – dimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu.( Treat the Others Reason Equally.)
  • Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat.(Government by the Consent of The People or The Governed)
  • Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan persamaan sosial.
  • Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu.(The Emphasis of Individual)
  • Negara hanyalah alat (The State is Instrument).  Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri.  Di dalam ajaran Liberal Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan.
  • Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme (Refuse Dogatism). Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke (1632 – 1704) yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah berubah.

Satu hal yang saya hendak tekankan pada penjelasan mengenai liberalisme ini adalah:

  • ideologi ini berkembang di Negara Barat (khususnya Amerika). Hal ini bukan tanpa jejak sejarah. Jika ditinjau secara pengalaman historis, bangsa Amerika merupakan bangsa tertindas yang terasing. Oleh karena itulah bangsa Amerika sangat menginginkan kebebasan dalam kelangsungan hidupnya
  • ideologi liberalisme dalam keberjalanannya mengalami berbagai pertentangan karena ketidaksesuaiannya dalam beberapa hal aspek kehidupan. Pada akhirnya liberalisme ini mengalami berbagai penyesuaian dan perubahan
  • berdasarkan poin 2 di atas, sangat wajar terjadi, karena ideologi liberalisme merupakan hasil buah pikiran manusia yang terbatas, dan sangat ditentukan oleh kondisi zaman yang berlangsung

Ideologi Sosialisme

Istilah ideologi negara mulai banyak digunakan bersamaan dengan perkembangan pemikiran Karl Marx yang dijadikan sebagai ideologi beberapa negara pada abad ke-18. Namun sesungguhnya konsepsi ideologi sebagai cara pandang atau sistem berpikir suatu bangsa berdasarkan nilai dan prinsip dasar tertentu telah ada sebelum kelahiran Marx sendiri. Bahkan awal dan inti dari ajaran Marx adalah kritik dan gugatan terhadap sistem dan struktur sosial yang eksploitatif berdasarkan ideologi kapitalis.

Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin kemudian disebut sebagai ideologi sosialisme-komunisme. Sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik ekstrem menghapuskan hak milik pribadi, sedangkan komunisme menunjuk pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Ideologi tersebut berhadapan dengan ideologi liberalisme-kapitalis yang menekankan pada individualisme baik dari sisi politik maupun ekonomi.

Pancasila-Liberalisme-Sosialisme

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem sosiali-komunis, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

Saya sendiri mencoba menganalisis munculnya ideologi Pancasila sebagai ideologi Indonesia, antara lain:

  • Indonesia pada saat perumusan ideologi pancasila cukup banyak terpengaruh oleh Negara-negara yang memiliki 2 ideologi ini: liberalisme dan sosialisme
  • Indonesia sejak awal memiliki kultur agama dan budaya/ adat yang kuat, sehingga kedua hal tersebut menjadi koridor dalam penentuan nilai-nilai bangsa

Namun kita juga perlu kritis terhadap kondisi actual saat ini, dimana nilai-nilai dalam pancasila tidak seutuhnya terimplementasikan di lapangan. Saat ini, misalnya secara ekonomi, Indonesia sudah sangat disetir oleh kapitalisme barat. Dalam hal kepercayaan beragama, Indonesia juga sudah jauh terpengaruh dengan sekulerisme barat. Maka pada batas ini, kita perlu mempertanyakan kembali efektivitas penerapan Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa.

3. Kebijakan Pemerintah yang Bersubstansi pada Salah Satu Ajaran Agama

Setiap kebijakan, tidak bisa dipungkiri, selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karenanya, dalam penerapan kebijakan pemerintah yang mengambil substansi nilai dari ajaran agama, adalah sah-sah saja.

Pada batas ini, tidak seharusnya kita lebih menonjolkan symbol. Sebaiknya kita mengedepankan nilai-nilai substansial yang memang diakui mampu menjadi solusi bagi masyarakat. Walaupun itu berasal dari suatu agama tertentu. Dalam penerapannya melalui PP atau Keppres, tidak ada masalah sejauh tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang ada di atasnya.

Bagi saya, yang paling penting dalam kebijakan semacam ini adalah transparansi dan rasionalisasinya, sehingga masyarakat memahami benar secara objektif sikap yang diambil pemerintah. Bahwa memang itu bukan didasarkan pada fanatisme atau tendensi terhadap satu pihak tertentu.

Perilaku PRIMORDIALISME dalam Berpolitik Masyarakat Indonesia

 

1. Terminologi Primordialisme

Terdapat beberapa terminologi primordialisme:

  • Primordialisme adalah suatu usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih dengan berlindung di balik nama besar ataupun sejarah besar. Sehingga dengan itu kekuasaan dan legitimasi akan semakin kuat.
  • perasaan kesukuan yg berlebihan: ia melihat beberapa kelompok masyarakat masih menganalisis permasalahan yg dihadapi dr sudut — dan nilai ajaran lain
  • suatu faham untuk memutlakkan sesuatu berdasarkan asal-usul suku, keturunan, ras dan agama tertentu

2. Primordial yang Menonjol

Berdasarkan terminologi di atas, menurut saya, primordialisme yang paling menonjol sejak pasca pemerintahan Soekarno adalah pada saat Megawati Soekarnoputri, dimana beliau menggunakan nama Soekarno terkait dengan proklamator negara ini.

Pasalnya, terdapat banyak sekali orang yang sangat bersikap fanatis terhadap Soekarno sebagai proklamator negara ini. Hal tersebut sangat terlihat dimanfaatkan oleh Megawati untuk mengangkat figurnya sebagai tokoh “nasionalis” bangsa ini.

3. KKN Budaya Indonesia?

Menurut Prof.Selo Soemardjan, masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan (sebagai pedoman hidupnya). Menurut Prof. Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas bersama (yaitu kebudayaan). Jadi, sekumpulan orang yang terjadi hanya sebentar dan tidak terikat oleh adat, mereka belum bisa disebut masyarakat. Contoh : kerumunan penonton bola.

Ciri-ciri sebuah masyarakat adalah sebagai berikut :

  1. Kesatuan sosial itu telah hidup bersama cukup lama.
  2. Terjadi interaksi aktif antar individu dan kelompok.
  3. Dalam berinteraksi berpedoman pada sistem adat-istiadat tertentu.
  4. Kehidupan bersama tersebut berlangsung terus-menerus.
  5. Mereka merasa terikat oleh rasa identitas bersama (yaitu kebudayaan).
  6. Setiap anggota merasa menjadi bagian dari kelompoknya.
  7. Mereka saling membutuhkan, saling bergantung, dan perlu kerjasama.
  8. Memiliki organisasi kemasyarakatan dengan tata nilai dan norma tertentu.
  9. Kehidupan bersama itu bersifat dinamis, mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan tuntutan zamannya.

KKN –saat ini- merupakan hal yang saat ini begitu mewabah dalam hidup masyarakat Indonesia. Namun berdasarkan teori di atas, kehidupan bermasyarakat itu bersifat dinamis. Jadi walaupun saat ini KKN dianggap sebagai suatu kebiasaan atau bahkan “budaya”, kita tidak seharusnya menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Selalu ada cara untuk mengubah tradisi buruk tersebut, untuk itu dibutuhkan agent of change, yang biasanya digerakkan oleh generasi muda bangsa.

Referensi:

http://afrizal.wordpress.com/2007/07/10/pengertian-filsafat/

http://serbasejarah.wordpress.com/2009/04/16/apa-itu-ideologi-bahasan-teoritis/

http://www.scribd.com/doc/16535975/Pancasila-Sebagai-Filsafat

http://lasonearth.wordpress.com/makalah/falsafah-pancasila-sebagai-dasar-falsafah-negara-indonesia/

http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme

http://thehilmanscoy.blogspot.com/2009/09/perbandingan-ideologi-pancasila-dengan.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisme_Utopis

http://www.artikata.com/arti-346013-primordialisme.html

http://sejarah.kompasiana.com/2010/08/17/primordial-absolutism-1/

http://www.google.co.id/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=ikatan+sosial+prof+selosumardjan

One thought on “UAS Take Home Test Politik

  1. biasanya orang yang menyatakan “korupsi itu budaya” itu orang korup. Ha ha ha…

    ya, saya setuju, semua itu meskipun masuk pada katagori budaya, tetaplah sebuah anomali budaya! harus ada perubahan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s